FtNKRI
|
Jakarta,PK-, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Mayjen TNI Doni Monardo kembali mengundang beberapa perwakilan lembaga serta tokoh dan cendekiawan nasional untuk menyusun spektrum ancaman dalam rangka menyusun konsep materi bela negara, Kamis (19/4) lalu.
Dalam pertemuan tersebut hadir mantan Sekretaris Kabinet Andy Widjajanto, Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Guru Besar UI Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL. M., Ph.D. Serta Mantan Kepala Badan Intelijen ABRI serta beberapa tokoh lainnya. Dikutip dari situs resmi Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional RI, dalam sambutannya, Sesjen mengatakan bahwa saat ini Setjen Wantannas sedang mengumpulkan berbagai macam spektrum ancaman yang bisa mengancam kedaulatan bangsa. Untuk itulah Setjen Wantannas mengundang berbagai lembaga dan para ahli yang memiliki kompetensi untuk menyampaikan pandangan dan sarannya untuk menyempurnakan konsep materi bela negara.
Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menyampaikan beberapa pandangan terkait spektrum ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Ia menyampaikan sumber ancaman dari luar ada tiga hal yakni Ideologi Trans Nasional, Kemajuan Iptek, Serta Hegemoni Global. Sementara itu ancaman paling nyata ialah ancaman dari dalam negeri itu sendiri yakni konflik Internal, Rent seekers, dan power seekers. Ia mencontohkan beberapa negara dan kerajaan yang pernah mengalami kehancuran dari dalam seperti Majapahit, Sriwijaya, Uni Soviet dan Yugoslavia.
Sementara itu Andi Widjajanto mengatakan bahwa ada tiga ancaman di abad 21 yang paling serius dan dapat merongrong kedaulatan bangsa yaitu kegagalan dalam berdemokrasi, krisis ekonomi, serta krisis global yang dapat berimbas kepada stabilitas nasional.
Guru Besar UI Prof. Drh. Wiku B. B Adisasmito, MSc, PhD memaparkan spektrum ancaman dari bidang kesehatan. Ia mengusulkan agar dibuat sebuah Instruksi Presiden mengenai ketahanan kesehatan masyarakat dengan fokus substansi pada upaya pencegahan ancaman-ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia.
Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan dukungan dalam bentuk peningkatan anggaran kesehatan menjadi 10% dari APBN untuk program promotif dan preventif yang bisa dilakukan melalui JKN untuk percepatan peningkatan ketahanan nasional dari aspek kesehatan masyarakat, serta perlunya memperkuat program pemerintah terkait promotif dan preventif dengan peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) seperti Papua, Nias, NTT dan NTB; serta peningkatan ketajaman target pencapaian dan indikator keberhasilan multisektor selain Kementerian Kesehatan Diakhir acara, Sesjen Wantannas menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang telah memberikan berbagai masukan, ia menilai masih banyak spektrum ancaman dari berbagai bidang yang belum tersentuh.
Mayjen TNI Doni Monardo juga menegaskan bahwa masih akan mengundang beberapa tokoh dan perwakilan dari lembaga lainnya untuk menyempurnakan modul bela negara ini agar bisa lebih aplikatif dan menyentuh berbagai sendi kehidupan bangsa. (AD)
Posting Komentar