PORTAL-KOMANDO.COM,.-Jakarta, 2 Juni 2016,--- TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan Round Table Discussion (RTD) Sistem Penegakan Hukum di Laut yang dilaksanakan pada, Kamis 2 Juni 2016, di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan yang digelar dengan tujuan guna mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan khususnya dari aspek regulasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut, dibuka oleh Kepala Diskumal Laksamana Pertama TNI Supradono, S.H., mewakili Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E.
Dalam amanat Asops Kasal yang dibacakan oleh Kepala Diskumal Laksamana Pertama TNI Supradono, S.H., mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Hal ini memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat menimbulkan kerawanan bagi kepentingan Indonesia.
“Untuk melindungi kepentingan di laut diperlukan penyelenggaraan penegakan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum nasional dan hukum internasional”, tegas Asops Kasal. Lebih lanjut Laksamana Muda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E., juga menambahkan bahwa dengan adanya kegiatan Round Table Discussion ini, diharapkan dapat saling memberikan informasi dalam merumuskan aturan yang tepat mengenai hukum acara di laut, sehingga dapat dijadikan pedoman dan sekaligus sebagai payung hukum untuk melakukan penegakan hukum di laut.
Kegiatan Round Table Discussion ini di gelar oleh Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskumal), dengan fokus pembahasan pada permasalahan hukum acara pidana dalam penyelesaian tindak pidana di laut. Kegiatan yang dilaksanakan selama satu hari ini diikuti kurang lebih 50 peserta undangan baik dari jajaran TNI Angkatan Laut, Mabes TNI, Kemenpolhukam, Kemenhan RI, serta Kementerian dan lembaga terkait yang mempunyai kewenangan di laut.
Dalam kesempatan ini, selain mendatangkan pembicara dari TNI Angkatan Laut, juga menghadirkan narasumber dari berbagai institusi terkait, seperti Sahnan Tanjung, SH Widyaiswara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta M. Waliyadin, S.H., M.Si., dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Posting Komentar