Jakarta, 18 Mei 2018,.Presiden
Joko Widodo mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah terorisme,
tindakan preventif jauh lebih penting dibandingkan langkah-langkah
represif. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya saat
berbuka puasa bersama pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Kerja,
tokoh agama Islam, dan tokoh-tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta,
Jumat, 18 Mei 2018.
Dijelaskan dalam rilis kepada redaksi,"Langkah-langkah
preventif yang paling baik adalah bagaimana kita semuanya bisa
membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari TK, dari SD, dari SMP, SMA,
Perguruan Tinggi, dan juga ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum, dari
ajaran-ajaran ideologi yang sesat yaitu terorisme," ucap Presiden.
Hal
ini menjadi sorotan Presiden karena dari serangkaian aksi terorisme
yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo, semuanya melibatkan anak-anak di
bawah umur.
"Seharusnya
anak-anak ini, masih dalam kondisi, mungkin masih senang bermain-main di
halaman rumah atau di gang-gang, dan juga seharusnya anak-anak ini juga
masih dalam kondisi senang-senang sekolah. Dan mungkin juga masih
senang-senangnya berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan
teman-temannya," katanya.
Presiden
menggarisbawahi betapa kejam dan kejinya ideologi terorisme yang sudah
melibatkan anak-anak dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu, Presiden
berharap tidak ada lagi keluarga yang hancur karena ideologi sesat
seperti terorisme.
"Saya
hanya ingin mengingatkan artinya ini apa? Artinya ideologi yang kejam
ini, ideologi terorisme ini telah masuk ke dalam sendi-sendi keluarga
kita, keluarga di Indonesia. Ini yang harus hati-hati di sini," ujar
Kepala Negara.
Peran
keluarga, lanjut Presiden, seharusnya membangun masa depan anak,
memberikan rasa optimisme kepada anak, memberikan nilai-nilai yang baik,
dan nilai-nilai budi pekerti kepada anak. "Tapi justru kebalikannya,
hilang semuanya karena keluarga itu mengikuti ideologi terorisme,"
lanjutnya.
Lebih lanjut,
Presiden menegaskan bahwa pemerintah dan DPR sedang berusaha agar
Undang-Undang Antiterorisme bisa segera diselesaikan secepatnya.
Sementara itu, terkait proses pembentukan Komando Operasi Khusus
Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menangani terorisme, Presiden
mengatakan bahwa hal tersebut hanya akan dilakukan apabila situasi sudah
di luar kapasitas Polri.
"Pemerintah
dalam proses membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan yang berasal
dari Kopassus, dari Marinir, dari Paskhas, dalam rangka memberi rasa
aman kepada masyarakat, tetapi dengan catatan itu dilakukan apabila
situasi sudah di luar kapasitas Polri," ujar Presiden.
Bey Machmudin
Posting Komentar