Jakarta, PK - Dihadapan peserta Rakornis TMMD Ke-102, Komandan Pusat Teritorial TNI AD (Danpusterad), Mayen TNI Hartomo menyampaikan paparan tentang Peningkatan Peranan Komando Kewilayahan Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Di Daerah, Selasa (8/5) kemarin.
Secara garis besar Danpusterad menjelaskan, berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 tentang pelaksanaan tugas TNI dalam OMP dan OMSP yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, melindungi Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara dan bangsa.
Disampaikannya juga fungsi utama TNI AD sesuai doktrin adalah melaksnakan pertempuran, pem inaan postur dam pembinaan teritorial (Binter). "Pembinaan teritorial bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan, lwkuatan pendukung dan cadangan secara dini serta membantu kesulitan masyarakat" paparnya. Selain itu, lanjut Danpusterad, Binter juga memiliki tujuan tercapainya Tupok TNI dalam menciptakan Rak Juang yang tangguh serta kemanunggalan TNI-Rakyat. Pada kesempatan tersebut, Mayjen TNI Hartomo menyampaikan tugas dan tanggung jawab pemda yang tertuang dalam UU No 9 tahun 2015 pasal 65.
Ia menyebutkan perbandingan jumlah organisasi pemda dimana pada tataran pemda rwrdapat 34 provinsi, 514 kab/kota, 7.094 kecamatan 82.505 kelurahan/desa. "Sedangkan jumlah Satkowil terdiri dari 15 Kodam, 45 Korem, 311 Kodim dan 3.530 Koramil dengan 59.975 personel babinsa" ungkapnya. Sejak tahun 1999 yang lalu, ada 223 daerah otonomi baru. Dirjen Otda menyebutkan pada periode 1999-2004 terjadi pemekaran di daerah dimana terbentuk 7 provinsi serta 115 kabupaten dan kota.
Sedangkan periode 2005-2014 ada penbhan sebanyak 1 provinsi, 67 labupaten dan 7 kota. "Untuk tahun 2018 ini sudah terdapat 314 permintaan otonomi daerah" jelas Danpusterad. Untuk Satkow, sejak 2013-2018 sudah terbentuk 2 kod, 11 kodim dan penambaham 9.553 personel babinsa serta ada perencanaan peningkatan status 21 korem dan 37 kodim tipe A. Di akhir paparannya, dirinya menyampaikan pelaksanaan Binter di berbagai daerah mendapatkan respon positif oleh pemda dan masyarakat. "Optimalisasi pelaksanaan binter buth kerjasama antara TNI, pemda dan stakeholder serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat" terang mantan Kabais ini.
Dalam materi paparannya Pusterad menyampaikan poin penting yang harus dilaksanakan oleh peserta Rakornis, diantaranya sebagai berikut:
1.Selain selaras dengan Program Nawacita, TMMD tentunya akan meningkatkan pelibatan TNI dimasa yang akan datang.
2. Terjalinnya kerjasama (MoU) dengan instansi serta elemen bangsa lainnya;
3. TMMD merupakan parameter keberhasilan tupoksi Binter (tidak ada konflik, terwujud kemanunggalan TNI dengan Rakyat serta terwujudnya daerah pangkal perlawanan;
4. Barometer Kesiapan Satkowil dalam melaksanakan program Binter. Perlu keterpaduan dengam seluruh komponen melalui Serter
5. Terciptanya rumusan kebijakan TMMD 3 kali/ tahun yang mengikat antara Satkowil dan Pemda terkait rumusan perimbangan alokasi anggaran dan metode Binter yang solid
6. Terjadi peningkatan SDM Apkowil melalui sinergitas Sterad/Pusterad/Sperad/Kodam melalui pemberdayaan Pusdikter dan Dodikbelneg. (AD)
Posting Komentar