Wasekjen Aspitindo Paku Alam : Aspitindo berharap Menteri Susi Tinjau kebijakan terkait para Nelayan

PORTAL-KOMANDO.COM,.(22/2),.-Salah satu program prioritas presiden Jokowi yang tertuang dalam butir-butir Nawacita, patut diacungi jempol, khususnya di bidang kemaritiman dan kelautan. Dimana Indonesia akan dijadikan poros maritim dunia.

Dan beberapa stake holder yang  memperhatikan dunia kelautan terutama yang menyangkut nasib pelaku usaha perikanan dan nelayan, banyak yang mengkritisi dan memberi masukan serta informasi pada kementerian yang membidangi sektor ini untuk menyukseskan program Nawacita dari pemerintah.

Tanggapan dan masukan mengenai hal ini, datang dari Paku Alam wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi perusahaan maritim dan perikanan tangkap Indonesia ( Aspitindo).  Yang memberi informasi tentang fakta dan kondisi yang terjadi sekarang ini khususnya mengenai bisnis para nelayan dan pengusaha perikanan Republik Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa kondisi dan fakta yang terjadi sekarang ini khususnya pada para pelaku usaha kecil dan menengah di bidang perikanan laut hampir rata-rata semuanya di seluruh Indonesia pada mati suri.

Penyebabnya dikarenakan kebijakan-kebijakan kementerian kelautan dan perikanan (KKP) yang tidak dapat menimbulkan hasil yang dapat mensejahterakan masyarakat khususnya para nelayan dan perusahaan perikanan.

Coba anda bayangkan, dengan luas wilayah laut Indonesia sebesar 5,4 juta km persegi dan panjang pantai mencapai 95,181 km. Indonesia memiliki potensi tangkap ikan laut lestari mencapai 130 juta ton per tahun atau bila dirupiahkan bernilai sekitar Rp. 2500-3000 triliun,” ucapnya.

Jadi kekayaan Indonesia dari perikanan laut ini sungguh luar biasa, dan ikan itu tidak ada habisnya karena ia bertelur terus. Bahkan menurut data dan penelitian, pada musim.musim tertentu perairan atau laut kita itu menjadi lintasan dari ikan ikan di dunia.

Namun fakta yang saya dapatkan dari hasil survei selama 3 tahun kita berkeliling Indonesia, saya dapati masih banyak di daerah.daerah itu yang tidak mempunyai tempat pelelangan ikan yang layak, frezer dan lain.lainnya yang dapat menunjang penghasilan para nelayan. Para nelayan hanya menjual hasil tangkapannya ke pasar tradisional, yang ikannya itu tidak tahan lama.

Jadi kebijakan Ibu Susi yang terkait dengan kehidupan para nelayan, dapat saya katakan 'gagal' karena tidak sejalan dengan program nawacita yang di inginkan presiden Jokowi, tegas Paku Alam.

Oleh karena itulah, kami mendapat desakan dari teman-teman nelayan dan perusahaan perikanan laut, agar kementerian kelautan dan perikanan meninjau kembali kebijakannya, khususnya.Ke depan kami berharap,KKP lebih mengutamakan kebijakan yang dapat melahirkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku yang terkait di perikanan tangkap. Seperti para nelayan dan perusahaan nelayan.

Bukan kebijakan yang lebih mengedepankan sensasi dan spektakuler dengan menenggelamkan perahu-perahu, " kebijakan ini ibarat kita ingin membakar tikus tapi rumah kita sendiri dibakar".

Padahal kita tahu kehidupan nelayan kita masih memprihatinkan dan kondisinya masih sangat kekurangan, jadi jangan kita seperti orang kaya daripada dibakar dan  ditenggelamkan lebih baik perahu-perahu asing itu dibagikan saja kepada nelayan yang membutuhkan.

Rasanya kita tidak perlu menjadi negara yang hebat, disegani dan ditakuti negara lain tapi rakyatnya sengsara. Lebih baik kita menjadi negara biasa-biasa saja tapi rakyatnya sejahtera. Karena cita-cita UUD 45 pun demikian, amanatnya selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Paparnya.(Padrika Siregar).