PORTAL-KOMANDO.COM,.-Pembukaan
Pelatihan Kader Bela Negara Kabupaten Sorong tahun 2015 dibuka oleh
Asisten III Kabupaten Sorong Drs. M.L. Malagam, M.Si dihadiri oleh Staf
Kemenhan RI Kolonel Inf Zaenal Arifin, Kepala Seksi Teritorial Korem
171/PVT Kolonel Inf Ali Amiludin SE, Asisten Intelijen Danlantamal XIV
Sorong Kolonel Laut Latukonsina, Kabag Ops Polres Sorong Kompol Diaz
Sasongko, Ketua FKUB Kabupaten Sorong Anderson Miage, S.Ag, Rektor
UMS Muhammadiyah Sorong Drs. Karsiman, M.Si bertempat di Hotel Aquarius
Kota Baru Aimas Kabupaten Sorong-Papua Barat, Kamis (19/11).
Kegiatan Pelatihan Kader Bela Negara Kabupaten Sorong tahun 2015 ini
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong,
berdasarkan rapat koordinasi dengan Asosiasi Pemerintah daerah dalam
rangka pembentukan Kader Bela Negara di Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia, pada tanggal 6 Agustus 2015 di Gedung Bhineka Tunggal Ika
Kementerian Pertahanan Jl. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat.
Adapun
peserta Pelatihan Kader Bela Negara Kabupaten Sorong tahun 2015 ini
yang terlibat sebanyak 100 orang terdiri dari Komponen Pengajar
melibatkan Guru SD, Guru SMP dan Guru SMA, Komponen Pekerja melibatkan
PNS dan Wiraswasta, Komponen Pemukiman melibatkan Tokoh Agama, Tokoh
Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat yang berada di Kabupaten Sorong.
Sesuai tujuan dan sasaran diharapkan sampai 10 tahun mendatang,
Indonesia memiliki 100 juta warga kader bela negara yang siap dalam
melaksanakan bela negara dan diharapkan semua komponen bangsa mau
berperan aktif mengikuti pembentukan kader pembinaan bela negara, karena
kader bela negara dibentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kuat di
tengah kompleksitas berbagai bentuk ancaman nyata. Membela negara pada
prinsipnya adalah menjaga ketertiban umum, yang bisa dilaksanakan setiap
warga negara sesuai profesinya masing-masing.
Kader bela negara
dipersiapkan untuk ancaman nonmiliter, seperti kasus narkoba,
kemiskinan, bencana alam, dan wabah penyakit. Kader bela negara sesuai
desain yang ditetapkan presiden, yakni sebagai bentuk tanggung jawab
seluruh komponen bangsa, kementerian, pemda, pemerintah, dan masyarakat
terhadap pertahanan nasional.
Posting Komentar