Jakarta,PK-Mendatangi undangan adalah wajib guna menghargai siapa pengundangnya, kecuali jika berhalangan maka dapat diwakilkan. Demikian juga kehadiran Kepala BIN, Jendral Pol (Purn) Budi Gunawan ke Rakernas PDIP Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali pada 23 Februari 2018 lalu. Tentu, kehadiranya secara terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak umum termasuk wartawan, sebab Kepala BIN hadir atas undangan resmi, bukan kegiatan tertutup.
Demikian dikatakan Wawan Hari Purwanto, Direktur Komunikasi Dan Informasi Badan Intelijen Negara. "Kehadiran seorang pejabat publik dalam suatu undangan tidak lantas dikaitkan secara tendensius ada keberpihakan pada Partai tertentu, sebab pejabat publik tetap harus profesional antara menempatkan diri selaku undangan atas nama pejabat formal, dengan kehadiran selaku nama pribadi (informal)" katanya kepada sejumlah awak media di RM Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (4/3).
Ditambahkan Wawan lebih lanjut, Kepala BIN hadir di Rakernas PDIP adalah karena undangan, hal itu biasa terjadi di partai-partai lain dimana saat ada acara Rakernas partai juga mengundang pejabat publik. Hal ini tidak lantas mempengaruhi demokratis tidaknya sebuah perhelatan Pemilu. Pemilu tetap demokratis, sudah ada aturan main yang diterapkan oleh KPU dan Bawaslu. "Banyak pejabat yang tetap menjabat meskipun dalam posisi pengurus partai, ada juga yang non aktif. Kepala BIN bukan pengurus partai, kehadiran dalam perhelatan resmi sebagai undangan sebaiknya tidak perlu dipolitisasi sebagai sebuah sikap keberpihakan atau ketidaknetralan jelang pemilu" tuturnya.
Menurut dia, Kepala BIN, dengan siapapun, dengan ormas, OKP, Parpol dan masyarakat lapis manapun guna menjadi pengayom/pelindung dan sekaligus bermitra dengan siapapun guna memperoleh informasi valid dari lini terbawah sehingga mampu mengamankan negara ini dari berbagai ancaman, Kepala BIN harus turun ke bawah, jemput bola, tidak hanya di belakang meja, tetapi harus berbaur dengan semua lapisan, sehingga ada sinergitas dan kedekatan dengan berbagai elemen termasuk parpol. "Ada juga Pejabat publik yang menjadi ketua umum partai, namun masih tetap dipercaya menjabat oleh Presiden" imbuhnya.
Hal ini, ditegaskan Wawan, tidak berpengaruh terhadap demokrasi, sebab masyarakat Indonesia telah berulang kali menjalani pemilu dan menetapkan pilihannya di bilik suara menurut kehendak masing-masing. "Suara masyarakat, sambungnya, tidak lantas berbelok karena kehadiran seseorang ke sebuah acara Rakernas Partai Politik tertentu Sehingga kesimpulannya, adalah bahwa kehadiran Kepala BIN dalam menghadiri undangan resmi Rakernas PDIP di Bali tidak mempengaruhi demokrasi di tanah air" pungkasnya. (AD)
Posting Komentar