PK,.JAKARTA,.(Penkostrad.
Selasa, 6 Pebruari 2018). Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto
menghadiri Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat (Rapim TNI AD) yang dibuka
oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono, bertempat
di Aula Jenderal Besar A.H Nasution, Mabesad, Jakarta, Senin (5/2/2018).
Dalam
rangka mewujudkan visi Renstra TNI AD 2015-2019 dan dihadapkan pada
perkembangan situasi saat ini, tema yang diusung pada Rapim ini adalah
"Dengan Dilandasi Jiwa Ksatria, Militan, Loyal, Profesional, Modern Dan
Kemanunggalan Dengan Rakyat, TNI AD Siap Mendukung Tugas Pokok TNI".
Tema ini adalah pedoman dalam pembangunan TNI AD yang sesuai jati diri
TNI serta memiliki jiwa dan karakter sebagai ksatria dan patriot bangsa.
Kasad
dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Rapim TNI AD tahun 2018 ini
merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI yang dilaksanakan di Mabes TNI
pada tanggal 23-24 Januari 2018 yang lalu. “Tujuan dari Rapim TNI AD ini
adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017,
menyamakan persepsi, menyampaikan kebijakan dan garis besar Petunjuk
Pelaksanaan Program dan Anggaran (P3A) tahun 2018, serta pokok-pokok
kebijakan pimpinan TNI AD pada tahun 2018,”ujarnya.
Dijelaskan
Kasad, beberapa sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan Rapim TNI
AD tahun 2018 sesuai dengan Program 100 Hari Panglima TNI dan merupakan
_Quick Win_ yang harus dicapai TNI AD dan merupakan penilaian utama
terhadap kapabilitas dan kapasitas dari semua pejabat terkait
diantaranya Bidang Organisasi, Bidang Doktrin, Bidang Personel, Bidang
Pengembangan Kemampuan, Bidang Material dan Bidang Penggunaan Kekuatan
untuk Perang maupun Selain Perang.
Lebih lanjut disampaikan, menghadapi
perubahan paradigma pertempuran yang mengarah ke perang hibrida, TNI AD
harus menyelaraskan Doktrin Kartika Eka Paksi dan doktrin-doktrin
turunannya dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Pusat Komando dan
Pengendalian Angkatan Darat juga harus direvitalisasi sebagai fungsi
strategis dalam pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI AD.
"Dalam
Rapim TNI-Polri yang lalu, Presiden mengingatkan tentang semakin berat
dan kompleksnya tantangan ke depan. Lebih rinci lagi, Panglima TNI
menjelaskan bahwa ancaman kesenjangan ekonomi, senjata biologi serta
perang hibrida dan siber, harus diantisipasi dengan baik oleh bangsa
Indonesia dan TNI AD secara bertahap melakukan penyelarasan pembangunan
kekuatannya untuk menghadapi tantangan dan ancaman-ancaman tersebut,"
ujar Kasad.
Jenderal TNI
Mulyono menegaskan, TNI AD harus memiliki kepedulian terhadap kondisi
rakyat dan bangsa Indonesia agar terhindar dari krisi, apalagi sebagai
tentara rakyat yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8
Wajib TNI. TNI AD memiliki kewajiban untuk terlibat langsung dalam
mengatasi permasalahan kebangsaan. Untuk itu, selain untuk meningkatan
kesejahteraan masyarakat, kerja sama TNI dengan pemerintah juga dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan nasional.
"Dinamika
lingkungan strategis tadi tentunya tidak bisa dihadapi hanya dengan
business as usual, akan tetapi harus dengan cara berpikir dan bertindak
secara _extraordinary_ dan _out of the box_, seperti yang ditekankan
oleh Panglima TNI," jelasnya.
Oleh
karenanya, selain terus menyiagakan kekuatan terpusat dan
mengoptimalkan peran Komando Kewilayahan, TNI AD juga membangun kekuatan
di Papua, Natuna, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan, untuk mengantisipasi
eskalasi di kawasan regional dan di dalam negeri.
Kasad
juga menyampaikan, TNI AD juga harus diperkuat dengan Alutsista dan
Sistem Siber yang handal, memiliki interoperabilitas antar Angkatan dan
sesuai dengan tipologi wilayah. Untuk mendukung tersebut, maka Fungsi
Litbang harus diberdayakan secara optimal agar menghasilkan produk
kajian yang memiliki nilai strategis, bermanfaat secara fundamental dan
berkelanjutan.
Dalam hal pembangunan Postur TNI AD, dikarenakan alokasi
anggaran yang terbatas dan cenderung menurun, sasaran yang ditetapkan
dalam MEF Tahap I dan II di tahun lalu belum tercapai, bahkan diprediksi
tahun ini pun akan mengalami hal serupa.
"TNI
AD harus lebih selektif dalam menetapkan skala prioritas agar sasaran
MEF II tetap dapat tercapai pada akhir tahun 2019. Hal ini tidak boleh
mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja, agar opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada laporan keuangan Kemhan/TNI
dapat diperoleh kembali tahun ini. Hal ini juga sebagai bentuk
pertanggung jawaban TNI AD kepada rakyat atas penggunaan anggaran
pertahanan negara bagi pembangunan kekuatan Angkatan Darat," tegasnya.
Rapim
TNI AD tahun 2018 diikuti pejabat eselon pimpinan, Pembantu pimpinan,
Panglima Komando Utama (Pangkotama), Komandan/Gubernur/Direktur dan
Kepala Badan Pelaksana Pusat TNI AD serta pejabat Komandan Korem
berpangkat Perwira Tinggi.
Posting Komentar