PK,.JAKARTA,.(Puspen TNI). Jiwa patriotisme pemimpin yang tinggi sangat berpengaruh terhadap terwujudnya kepemimpinan nasional yang kuat dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan secara efektif, untuk mengelola pemerintahan negara dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional suatu bangsa.
Hal tersebut dikatakan Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A.,M.B.A., mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan III Tahun 2017 dihadapan 150 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Walikota se-Indonesia dengan tema “Kebijakan TNI”, di Auditorium Lt. 4 Gedung F Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jl. Taman Makam Pahlawan No.8 Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).
“Tanpa kepemimpinan yang baik dalam pengelolaan sebuah negara terutama Indonesia sebagai bangsa yang multi etnis dengan kondisi geografis wilayah negara yang berbentuk kepulauan, maka negeri ini amat rentan terhadap guncangan sosial dan politik yang dapat berujung kepada perpecahan dan disintegrasi bangsa,” ujar Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.
Kasum TNI menuturkan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan dapat menganalisis informasi secara mendalam, untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Disamping itu, seorang pemimpin harus bisa melibatkan pihak-pihak yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. “Seorang pemimpin yang efektif adalah mampu membaca situasi, mengatasi permasalahan, bertanggung jawab, memiliki integritas dan etika yang baik, karena dia harus memberikan contoh atau bertindak sebagai panutan bagi jajarannya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan kekuatan TNI adalah untuk meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan secara terpadu dan mewujudkan kondisi yang mendukung terselenggaranya Sistim Pertahanan Semesta (Sishanta), terutama di daerah rawan konflik, pasca konflik dan rawan bencana. “TNI juga melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB dan organisasi Internasional yang diakui oleh pemerintah serta mendukung perbantuan kepada Pemda dan Polri,” ucapnya.
Kasum TNI menyampaikan bahwa rencana TNI kedepan, antara lain melanjutkan pengamanan, pembangunan dan melengkapi sarana prasarana di perbatasan serta pulau-pulau terluar tertentu dan daerah yang bersifat strategis, dengan prioritas di Wilayah Timur dan Selatan Indonesia yaitu Pulau Natuna, Pulau Selaru, Pulau Morotai, Pulau Biak, dan Merauke.
Disamping itu, Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan juga menyampaikan bahwa TNI akan mengoptimalkan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan menjalin hubungan silaturahmi bersama segenap komponen bangsa, mengedepankan Komsos Kreatif dalam menjaga, mengelola kerukunan, toleransi dan Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, mencegah bangkitnya komunisme, serta meningkatkan kemanunggalan TNI – rakyat agar menjadi bangsa yang kuat, “Bersama Rakyat TNI Kuat”.
Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengatakan bahwa TNI juga melaksanakan perbantuan kepada Pemda dan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 dengan mengutamakan azas hukum dan peraturan perundang-undangan. “TNI tetap mempertahankan netralitas dari tingkat atas sampai satuan paling bawah pada Pilkada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019,” tegasnya.
Hal tersebut dikatakan Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A.,M.B.A., mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan III Tahun 2017 dihadapan 150 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Walikota se-Indonesia dengan tema “Kebijakan TNI”, di Auditorium Lt. 4 Gedung F Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jl. Taman Makam Pahlawan No.8 Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).
“Tanpa kepemimpinan yang baik dalam pengelolaan sebuah negara terutama Indonesia sebagai bangsa yang multi etnis dengan kondisi geografis wilayah negara yang berbentuk kepulauan, maka negeri ini amat rentan terhadap guncangan sosial dan politik yang dapat berujung kepada perpecahan dan disintegrasi bangsa,” ujar Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.
Kasum TNI menuturkan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan dapat menganalisis informasi secara mendalam, untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Disamping itu, seorang pemimpin harus bisa melibatkan pihak-pihak yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. “Seorang pemimpin yang efektif adalah mampu membaca situasi, mengatasi permasalahan, bertanggung jawab, memiliki integritas dan etika yang baik, karena dia harus memberikan contoh atau bertindak sebagai panutan bagi jajarannya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan kekuatan TNI adalah untuk meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan secara terpadu dan mewujudkan kondisi yang mendukung terselenggaranya Sistim Pertahanan Semesta (Sishanta), terutama di daerah rawan konflik, pasca konflik dan rawan bencana. “TNI juga melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB dan organisasi Internasional yang diakui oleh pemerintah serta mendukung perbantuan kepada Pemda dan Polri,” ucapnya.
Kasum TNI menyampaikan bahwa rencana TNI kedepan, antara lain melanjutkan pengamanan, pembangunan dan melengkapi sarana prasarana di perbatasan serta pulau-pulau terluar tertentu dan daerah yang bersifat strategis, dengan prioritas di Wilayah Timur dan Selatan Indonesia yaitu Pulau Natuna, Pulau Selaru, Pulau Morotai, Pulau Biak, dan Merauke.
Disamping itu, Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan juga menyampaikan bahwa TNI akan mengoptimalkan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan menjalin hubungan silaturahmi bersama segenap komponen bangsa, mengedepankan Komsos Kreatif dalam menjaga, mengelola kerukunan, toleransi dan Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, mencegah bangkitnya komunisme, serta meningkatkan kemanunggalan TNI – rakyat agar menjadi bangsa yang kuat, “Bersama Rakyat TNI Kuat”.
Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengatakan bahwa TNI juga melaksanakan perbantuan kepada Pemda dan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 dengan mengutamakan azas hukum dan peraturan perundang-undangan. “TNI tetap mempertahankan netralitas dari tingkat atas sampai satuan paling bawah pada Pilkada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019,” tegasnya.
Posting Komentar