PORTAL-KOMANDO.COM,.-Dandim 1709/Yawa Letnan Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, SH memberikan sosialisasi tentang Netralitas TNI menjelang Pilkada 2017 kepada seluruh prajurit dan anggota Persit Kodim 1709/Yawa pada Senin 14 Maret 2016 bertempat di Aula Jenderal Sudirman Makodim 1709/Yawa.
Dandim 1709/Yawa menegaskan bahwa sebagai seorang Prajurit TNI harus NETRAL dalam setiap event Pilkada maupun dalam ranah Politik. ”Prajurit TNI yang profesional harus mengedepankan kedisiplinan dan tidak berpolitik praktis,”
Menurut Dandim, dasar Netralitas TNI telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011, tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis. ”TNI-AD harus bersikap Netral, tidak boleh memihak atau mendukung salah satu partai atau calon.
` Apabila seorang Prajurit melakukan pelanggaran, Prajurit itu diganjar Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan ancaman teguran, penahanan ringan dan penahanan berat. ”Jika ada prajurit yang ketahuan melanggar kedisiplinan, maka akan diberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan,” pungkas Dandim.
Dengan digelarnya sosialisasi Netralitas TNI tersebut, Dandim 1709/Yawa berharap tidak ada lagi anggota yang salah melangkah dengan memberikan bantuan atau dukungan berupa apapun kepada salah satu calon untuk kepentingan politik saat pelaksanaan event Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017 nanti.
Dandim menyampaikan agar seluruh anggota Kodim 1709/Yawa tetap teguh memegang komitmen Netralitas TNI dengan senantiasa menjungjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia Negara, mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
Dandim 1709/Yawa menegaskan bahwa sebagai seorang Prajurit TNI harus NETRAL dalam setiap event Pilkada maupun dalam ranah Politik. ”Prajurit TNI yang profesional harus mengedepankan kedisiplinan dan tidak berpolitik praktis,”
Menurut Dandim, dasar Netralitas TNI telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011, tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis. ”TNI-AD harus bersikap Netral, tidak boleh memihak atau mendukung salah satu partai atau calon.
` Apabila seorang Prajurit melakukan pelanggaran, Prajurit itu diganjar Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan ancaman teguran, penahanan ringan dan penahanan berat. ”Jika ada prajurit yang ketahuan melanggar kedisiplinan, maka akan diberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan,” pungkas Dandim.
Dengan digelarnya sosialisasi Netralitas TNI tersebut, Dandim 1709/Yawa berharap tidak ada lagi anggota yang salah melangkah dengan memberikan bantuan atau dukungan berupa apapun kepada salah satu calon untuk kepentingan politik saat pelaksanaan event Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017 nanti.
Dandim menyampaikan agar seluruh anggota Kodim 1709/Yawa tetap teguh memegang komitmen Netralitas TNI dengan senantiasa menjungjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia Negara, mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
Posting Komentar