Babinsa TNI AD Bukan Penyuluh Pertanian

Penulis. Pelda.Aslam.Latief – Bati Ops/Lat Kodim 1402/Polmas

PORTAL-KOMANDO.COM,.(13/3-2016).POLMAS,-Perlu kita ingat kembali bahwa pada tahun 1970-an Prestasi pengembangan dibidang pertanian Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia, hal ini merupakan prestasi yang luar biasa namun kondisi yang nyata berbalik menjadi Negara pengekspor beras.
 

Kemudian pada tahun 1980 Indonesia mampu meraih medali ”from rice importer to self sufficiency” dari Food and Agriculture Organization (FAO). Indonesia mampu mencapai swasembada pangan di bidang pertanian.
 

Setelah masuk pada Era Reformasi prestasi Indonesia di bidang pangan berangsur-angsur memudar, yang kemudian gagasan melibatkan TNI dalam ketahanan pangan muncul di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
 

Target swasembada pangan kembali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di era kepemerintahannya, tak tanggung-tanggung Presiden Joko Widodo menargetkan dapat mencapai swasembada pangan untuk 7 komoditas dalam lima tahun. Guna mendukung hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 untuk memuluskan upayanya mencapai target swasembada tersebut.
 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan produksi Padi 82 juta ton, Jagung 24,1 juta ton, Kedelai 2,6 juta ton, Gula 3,8 juta ton, Daging Sapi 755,1 ribu ton, Ikan 18,8 juta ton, dan Garam 4,5 juta ton. Akan tetapi dalam tiga tahun pertamanya,Presiden Joko Widodo menargetkan bisa mencapai target swasembada pangan untuk tiga komoditas yaitu Padi, Jagung dan Kedelai. Dalam pencapaian target tersebut berbagai strategi pun dilakukan.
 

Strategi yang dilakukan adalah membangun jaringan irigasi 1 juta hektar, merehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi, beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta hektar, membangun 115 ribu hektar jaringan tata air tambak untuk mendukung pengembangan ekonomi maritime dan kelautan, dan membangun 49 waduk baru, tidak cuma itu saja, pemerintah pun membagi pupuk dan benih secara gratis kepada para petani terutama di sentra-sentra produksi padi, jagung dan kedelai. Bahkan pemerintah juga membagikan 1000 hand traktor, combine harvester dan alat penanam padi jajar legowo kepada para petani. Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp 16,9 triliun yang merupakan dana pengalihan subsidi BBM. 

Namun di tengah pekerjaan besar tersebut, tentu saja ada tantangan di dalam upaya mencapai target swasembada pangan selama tiga tahun tersebut. Dapat kita memahami bahwa waktu tiga tahun bukanlah waktu yang panjang apalagi banyak sekali infrastuktur pertanian yang sudah rusak seperti saluran irigasi, belum lagi persoalan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan sebagai areal permukiman penduduk. Dan yang paling krusial adalah menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian yang mulai menganggap bahwa sektor ini kurang menjamin masa depan.
 

Sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak serta TNI AD untuk mewujudkan program swasembada pangan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan ditandatangani oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama KASAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada 07 Januari 2015.

Mentan menjelaskan, ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi Indonesia sehingga swasembada pangan tidak kunjung terwujud di Indonesia. Dengan menyelesaikan masalah itu, swasembada pangan diharapkan dapat terjadi pada 3 tahun ke depan dan TNI AD menyiapkan seluruh kekuatan termasuk Babinsa TNI AD di seluruh Indonesia guna mendukung program tersebut.
Sementara ini pemerintah siap mewujudkan program Swasembada Pangan Nasional muncul berbagai tanggapa dan opini dari berbagai kalangan yang mengkhawatirkan akan berdampak buruk bukan hanya terhadap sektor pertanian kita, melainkan juga merusak Profesionalisme TNI-AD.
 

“Tanggapan Dan Opini Tersebut Muncul Mempermasalahkan, Seorang Bintara (Sersan Dua, Sersan Satu, Sersan Kepala dan Sersan Mayor) Yang Dilatih Untuk Memimpin Suatu Regu Atau Peleton (Dalam Kondisi Darurat) Bisakah Memahami Masalah Pertanian ? Selanjutnya Ada Lagi Tanggapa Yang Mengatakan Bahwa Sarjana Pertanian Saja Yang Menempuh Lima Tahun Pendidikan Masih Belum Berani Memberi Penyuluhan Tanpa Ditemani Buku Panduan. 

Apalagi Seorang Bintara Yang Hanya Mengikuti Orientasi Singkat Selama 50 Jam Kelas. Yang Ditakutkan Adalah Bintaranya Sendiri Tidak Yakin Ketika Memberi Penyuluhan Sehingga Hanya Menjadi Buang-Buang Waktu Belaka Baik Bagi Sang Sersan Maupun Para Petani. Terlebih Apabila Sang Bintara Sendiri Tidak Sanggup Untuk Terus Menerus Mendampingi Para Petani”.
 

Munculnya tanggapan dan opini tersebut bisa kita maklumi karena ketidak pahaman fungsi dan tugas TNI AD, memang dapat kita benarkan tanggapan dan opini yang disampaikan diatas, akan tetapi kita perlu ketahui bahwa seorang Sersan adalah sebagai pelatih prajurit, itu di satuan satuan seperti di Batalyon yang tugasnya adalah Berlatih dan Berlatih untuk menyiapkan kemampuan dirinya dan satuannya agar siap melaksanakan tugas baik pertempuran dan tugas lainnya.
 

Nah disinilah kita dapat melihat keunikan organisasi Tentara Kita (TNI), ada yang dinamakan Satuan Kewilayahan seperti Kodam , Korem , Kodim dan Koramil dimana tempat para Babinsa bernaung, yang melaksanakan salah satu fungsi utama dari TNI AD yaitu Pembinaan Teritorial. Fungsi dan kemampuan yang sangat unik ini tidak ada pada organisasi tentara di dunia hanya ada pada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 

Dalam rangka menyingkapi permasalahan yang muncul di wilayah Binaan (Babinsa), pada era reformasi Pembina Teritorial (Babinsa) pada hakekatnya adalah segala unsur potensi wilayah Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial agar terciptanya suatu kekuatan kewilayahan sebagai ruang alat dan kondisi juang yang tangguh dalam mengatatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup Bangsa Dan Negara serta jalannya Pembangunan Nasional. Babinsa adalah pelaksana Dan Ramil dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang Hankam dan Pengawasan fasilitas dan prasarana Hankam di Pedesaan.
 

Dalam pelaksanaan tugas Babinsa mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:
 

Melatih satuan perlawanan rakyat, memimpin perlawanan rakyat di pedesaan, Memberikan penyuluhan kesadaran bela Negara, memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa di bidang Hankamneg, melakukan pengawasan fasilitas/prasarana Hankam di pedesaan/ kelurahan dan memberikan laporan tentang kondisi sosial di pedesaan secara berkala.
 

Babinsa (Bintara Pembina Desa) kedudukannya dibawah Koramil yang melaksanakan tugas Pembinaan Teritorial untuk membanguh ruang alat dan kodisi juang yang tangguh bagi kepentingan Pertahanan Negara, jadi Tidak Ada Kaitannya Dengan Sersan Yang Bertugas Dibatalyon. Dikatakan Babinsa yang tugasnya membina desa , membangun kebersamaan dengan warga desa untuk mewujudkan ketahanan di desa tersebut, termasuk didalamnya masalah ketahanan pangan yang tidak bisa dilepaskan dari masalah Pertahanan Negara serta masalah lainnya.
 

Keterlibatan Babinsa dalam ketahanan pangan ini bukan baru saat ini saja, sebelumnya sudah dilaksanakan , karena para Babinsa Komando Kewilayahan (Kodim) berperan dalam bidang Ketahanan Pangan , karena mereka mempunyai kewajiban melaporkan Data Teritorial yang ada di Desa binaannya serta menjaga tetap dalam kondisi yang baik. 

Melalui program ketahanan pangan ini justru suatu peningkatan , karena begitu program digulirkan Babinsa juga ditingkatkan kemampuannya dengan diberikan pelatihan di bidang pertanian, sehingga mengerti komponen apa aja yg menunjang keberhasilan ketahanan pangan, bukan supaya bisa bercocok tanam saja. Pendampingan Babinsa juga diperlukan untuk mengawasi distribusi pupuk dan bibit agar bisa sampai ke tangan petani tepat sasaran maupun tepat waktu. Semoga langkah Positif ini dapat segera mewujudkan Ketahanan Pangan yang kita dambakan bersama.
 

Kehadiran Babinsa di tengah petani pada posisi membantu (Motivator, Fasilitator, Dinamisator bahkan biasa menjadi Innovator bagi kelompok tani di lapangan), bukan untuk mengambil alih tugas dari Tim Penyuluh (Penyuluh Pertanian). Jadi dapat dipastikan Babinsa bukan Penyuluh Pertanian, tapi pada banyak tempat lebih kepada menjadi pengisi kekosongan penyuluh pertanian yang memang jumlahnya masih sangat kurang secara Nasional. Perlu kita pahami bersama bahwa pengerahan Babinsa TNI AD ini karena Kementerian Pertanian kekurangan tenaga pendamping bagi kelompok tani di Indonesia.
 

Keterlibatan Babinsa TNI AD dalam Ketahanan Pangan Sekarang Ini berbeda pada masa Orde Baru yang mungkin menjadi kekhawatiran berbagai pihak muncul, Karena kepemimpinan Nasional di tangan sipil, kan tetapi menjadi Strategis, Dengan Mempertimbangkan Sumber Daya TNI. Sumber Daya TNI yang ada dimana-mana, tidak hanya di perkotaan, tapi sampai ke pelosok pedesaan, bisa menjadi unjung tombak dalam mengamankan berbagai permasalahan pertanian.
 

Keterlibatan Babinsa TNI AD di bidang ketahanan pangan memang masih terbatas dalam pendampingan untuk meningkatkan produksi Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai. Meski demikian, keterlibatan TNI, dalam pendampingan ketahanan pangan tetap harus disambut positif. Kehadiran “ Babinsa TNI AD Bukan Sebagai Penyuluh Pertanian Akan Tetapi Babinsa TNI AD Adalah Motivator, Fasilitator, Dinamisator Innovator Bagi Kelompok Tani Di Lapangan”.
 

Sehingga dapat dikembangkan kedepan untuk ketahanan pangan dalam arti luas, apalagi dengan teknologi pertanian yang ada sangat memungkinkan ketahanan pangan menjadi sesuatu yang pasti, mari kita sukseskan Swasembada Pangan Nasional menuju Kedaulatan Pangan Nasional sehingga Bangsa Indonesia kembali meraih Prestasi ”from rice importer to self sufficiency”.Ayo kita bersatu padu dengan bekerja keras sehingga keluar dari permasalahan utama yang dihadapi Bangsa Indonesia mewujudkan Swasembada Pangan 3 tahun kedepan.(*)