PORTAL-KOMANDO.COM,.-Kubu Raya. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XII/Tpr
Kolonel Inf Mukhlis usai melaksanakan Talk
Show TVRI di Kantor Pendam XII/Tpr, Senin (7/12) malam. Saat ditanya kesiapan TNI AD oleh awak media
mengatakan, Kodam XII/Tpr telah siap diseluruh satuan jajarannya untuk membantu
Polri, baik satuan komando kewilayahan maupun Satuan Tempur dan Satuan Banpur.
Nantinya saat pelaksanaan pengamanan Pilkada personel Kodam di BKO-kan ke
Polres setempat dan mereka nantinya berada di bawah kendali Kapolres dan setiap
Polres diberikan BKO lebih kurang 1 SSK, diseluruh wilayah Kodam XII/Tpr yang
melaksanakan Pilkada, namun untuk pasukan merapat di Polres setempat paling
tidak merapat di Kodim, ujarnya.
Sedangkan kendala sampai saat ini, tidak memerlukan
penanganan khusus selama proses tahapan Pilkada, hal ini tentu menjadi pertanda
positif yang dapat memberikan keyakinan bahwa Pilkada Insya Allah akan berjalan
dengan lancar, disamping itu sebagai pertanda kedewasaan berdemokrasi masyarakat
telah semakin baik. Namun demikian, Prajurit Kodam XII/Tpr tetap harus
senantiasa siap menghadapi segala perkembangan situasi dan tidak mengendurkan
kewaspadaannya, tuturnya.
Pada prinsipnya, “berharap yang terbaik namun siap untuk
menghadapi hal yang terburuk.” Untuk itu, seluruh jajaran hingga ketingkat desa
(Babinsa) tetap kita tekankan untuk selalu waspada dan senantiasa mengembangkan
kemampuan deteksi dini serta cegah dini diseluruh wilayah tanggungjawab masing-masing satuan,
tegas Kapendam.
Sistem dan pola pengamanan baik langsung maupun tidak
langsung, TNI disiapkan untuk membantu Kepolisian dalam melaksanakan
pengamanan. Tidak ada prajurit TNI yang terlibat langsung dalam pengamanan di
TPS, semua itu telah diatur sedemikian rupa melalui peraturan atau ketentuan
yang telah diperintahkan dan disosialisasikan kepada seluruh prajurit TNI.
Seluruh prajurit TNI siap untuk memberikan bantuan dukungan dan perkuatan
kepada pihak Polri demi terselenggaranya Pilkada Serentak di wilayah Kalbar dan
Kalteng yang aman, lancar dan bermartabat, harapnya.
Sementara netralitas TNI Kapendam menjelaskan, perintah
Panglima TNI kepada Kasad, dari Kasad kepada Pangdam dan seterusnya sampai
kepada prajurit terendah, dimana seluruh prajurit telah diperintahkan untuk tidak
terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tetap menjunjung tinggi sikap
netral, TNI benar-benar harus dapat menciptakan kondisi yang aman dan
menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat khususnya
dengan Netralitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas TNI adalah “Harga
Mati” tidak bisa ditawar-tawar lagi. Implementasinya sudah jelas bahwa para
prajurit bersikap netral dalam pesta demokrasi, tidak memilih, tidak
mempengaruhi, mendukung serta memberikan bantuan baik langsung maupun tidak
langsung pada salah satu calon, jelasnya.
Selain itu, Pangdam pun siap terima laporan bila anggota
dijajarannya dinilai tidak netral dalam Pilkada serentak, masyarakat untuk
tidak ragu-ragu melaporkannya kepada pimpinannya atau langsung kepada Pangdam
XII/Tpr, tindakan tegas akan diberikan apabila hal ini terjadi dan
semuanya disesuaikan dengan prosedur
hukum yang berlaku, tentunya disesuaikan dengan sejauh mana tingkat kesalahan
yang dilakukan, pungkas Kapendam XII/Tpr Kolonel Inf Mukhlis.
Posting Komentar