Surabaya,
19 Mei 2018 (Humas Bakamla RI) --- Bakamla RI menyelenggarakan Forum
Group Discussion (FGD) yang ke-2 di Tahun 2018 guna menanggapi
permasalahan yang kerap ditemui di Perairan Jawa Timur. FGD itu sendiri
berlangsung di Surabaya, Jumat(18/5/2018).
Surabaya
menjadi destinasi pilihan, dikarenakan maraknya informasi mengenai
tindak pelanggaran hukum di laut, seperti penangkapan ikan secara ilegal
dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti bom ikan, konflik
nelayan karena penggunaan alat tangkap cantrang dan alat tangkap benih
lobster, kecelakaan kapal, dan permasalahan perusakan lingkungan hidup.
FGD
ke-2 yang telah diselenggarakan sejak tanggal 16 Mei 2018 ini,
mengusung tema Peningkatan Sinergitas Bakamla, Instansi Terkait dan
Masyarakat Maritim dalam Mengatasi Ancaman, Hambatan, Tantangan, dan
Gangguan (AHTG) Guna Terwujudnya Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah
Yurisdiksi Indonesia yang Aman, Damai, Sejahtera dan Lestari.
Kegiatan
ini dibuka oleh Direktur Kebijakan Bakamla, Bapak I.G.N.A Endrawan,
S.H., M.H. yang mewakili Kepala Bakamla RI dan sekaligus membuka acara.
Dalam sambutannya, Direktur Kebijakan menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini
diadakan sebagai wadah untuk instansi terkait, masyarakat maritim, dan
akademisi untuk saling bertukar pikiran dan informasi. Sehingga
bersama-sama dapat merumuskan pola sinergitas antara Bakamla, instansi
terkait dan masyarakat maritim dalam menangani AHTG yang terjadi di
laut.
Sedangkan Kasubdit
Perumusan Kebijakan Arif Rahman, S.H. menambahkan, bahwa maksud dan
tujuan dilaksanakannya kegiatan FGD di Surabaya ini adalah sebagai
sarana belanja masalah untuk menginventarisir permasalahan,
mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi pemecahan masalah,
khususnya permasalahan yang terjadi di wilayah Perairan Jawa Timur.
Hasil dari FGD ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan
umum Bakamla RI Tahun 2019.
Acara
FGD ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Pokja Bakamla RI
Laksda TNI (Purn) Susanto yang menyampaikan paparan mengenai “Sinergitas
Komponen Bangsa atas Paradigma Lintas Sektoral Guna Antisipasi dan
Tanggulangi AHTG Dalam Rangka Keamanan & Keselamatan di Laut.
Narasumber kedua yaitu Kepala Satrolda Ditpolair Polda Jatim AKBP.
Ismail, S.E., M.M. yang menyampaikan Paparan mengenai “Sinergitas Polri,
Instansi Terkait & Masyarakat
Maritim dalam Mengatasi AHTG". Narasumber ketiga, sekaligus perwakilan
dari akademisi yaitu Nonot Widjayanto, Spi. Magr. yang menyampaikan
paparan mengenai “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Permasalahan, dan Solusi
Penanganannya.”
FGD ini
dihadiri oleh perwakilan dari instansi terkait di Surabaya yaitu dari
Lantamal V Surabaya, BNNP Jawa Timur, Kejati Jawa Timur, Kanwil Bea
& Cukai Jawa Timur, KPLP Jawa Timur dan juga dihadiri oleh
perwakilan dari para pengguna laut yaitu perwakilan dari Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, serta akademisi dari
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Para
peserta kegiatan FGD ini sangat antusias dalam mengikuti kegiatan FGD.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanggapan mengenai permasalahan
yang terjadi di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur terkini, beserta
kendala yang dihadapi oleh para pengguna laut. Solusi serta saran juga
turut dibahas untuk mewujudkan pengelolaan keamanan dan keselamatan di
laut.
Menanggapi
permasalahan yang disampaikan, Bakamla RI berkomitmen untuk membantu
memberikan solusi yang terbaik. Tidak hanya di Perairan Provinsi Jawa
Timur namun juga di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia.
Posting Komentar