Jakarta,
3 April 2018 (Humas Bakamla RI)--- Sejumlah personel Bakamla RI menimba
ilmu pengetahuan tentang hukum internasional dari para pakar hukum
dibidangnya dalam kegiatan Bimtek Hukum Internasional bidang keamanan
dan keselamatan laut tingkat Dasar, di Jakarta, 2-6 April 2018.
Acara
dibuka Deputi Inhuker Bakamla RI Irjen Pol Dr. Abdul Gofur, Drs., M.H.,
Senin (2/4). Turut memberikan kata sambutan, Dekan Fakultas Hukum UI
yang sekaligus bertindak sebagai nara sumber pada hari kedua dan ketiga
yaitu Prof. Melda Kamil Ariadno.
Para
pakar hukum lain juga diundang dalam rangka meningkatkan wawasan dan
pengetahuan tentang implementasi hukum internasional dan konvensi
internasional selama empat hari kegiatan yaitu Prof. Hasjim Djalal,
Prof. Hikmahanto Juwana, dan Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D.
Sementara
itu, pada hari Selasa (3/4) yang merupakan hari kedua kegiatan, selain
diisi Prof. Melda Kamil materi diberikan pula oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemenlu Sulaiman Syarif.
Selama
dua hari kegiatan, peserta telah mendapatkan pemahaman mendasar terkait
beberapa materi implementasi hukum internasional yang meliputi Peran
Indonesia dalam Hukum Laut, Tantangan Indonesia menjadi Poros Maritim,
Peranan Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum, Konsepsi Wilayah dalam
Hukum Internasional, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Internasional,
Perjanjian Internasional terkait Pengaturan Laut, Zona Maritim dan
Yurisdiksi Negara, serta Hak dan Kewajiban Kapal Asing di Zona Maritim.
Dalam
dua hari berikutnya peserta juga mendapatkan pembekalan materi tentang
Hukum Internasional terkait Sumber Daya Hayati Laut, Sumber Daya Non
Hayati Laut, kekayaan non Hayati Laut dan Penelitian Ilmiah Kelautan.
Peserta juga mempelajari Hukum Internasional terkait Perlindungan
Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Laut serta Hukum Internasional
Terkait Keselamatan Pelayaran.
Kegiatan
Bimtek Hukum Internasional bidang Kamkesla tingkat dasar ini diikuti
personel Bakamla RI yang berasal dari Direktorat Operasi Laut, Operasi
Udara Maritim, Hukum, Data dan Informasi, Kerja Sama, Kebijakan,
Strategi, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Selain itu ada
pula personel dari Pusat Informasi Maritim (PIM) dan Unit Penindakan
Hukum (UPH).

Posting Komentar