PK,.Jakarta,
11 April 2018 (Humas Bakamla RI) --- Direktur Operasi Laut Bakamla RI
Laksamana Pertama TNI Rahmat Eko Rahardjo, S.T., M.Tr (Han) secara resmi
membuka kegiatan The 5th Maritime Law Enforcement Study Group guna
memperkuat penegakan hukum di wilayah Laut Cina Selatan, beberapa hari
lalu.
Kegiatan
yang berlangsung dari tanggal 9 - 10 April 2018 di Jakarta ini turut
bekerja sama dengan Centre for Humanitarian Dialogue (HD). HD merupakan
organisasi diplomasi swasta yang berbasis di Swiss dan didirikan dengan
prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, dan kemandirian.
Bakamla
RI hadir untuk mengakomodir terlaksanannya kegiatan, mengingat masih
sering terjadi persinggungan terkait Laut Cina Selatan dengan aparat
penegak hukum di laut Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu
prinsip dari HD, yaitu mencegah terjadinya konflik.
Menanggapi
hal ini, HD berinisiasi untuk saling berdiskusi mengenai mekanisme
pencegahan insiden di laut. Diskusi informal kali ini dilaksanakan dalam
rangka penyempurnaan konsep Common Operating Principles (COPs) dalam
rangka meningkatkan prediktabilitas dan mencegah insiden yang terjadi di
laut. COPs merupakan panduan bagi instansi penegak hukum yang memiliki
kepentingan di Laut Cina Selatan dalam melakukan tindak pengamanan.
Selanjutnya, Bakamla RI sebagai perwakilan dari Indonesia, akan
meneruskan kembali panduan ini kepada seluruh stakeholder terkait.
Dalam
kesempatan ini, Bakamla RI dan instansi penegak hukum laut di Indonesia
memberikan saran guna memperkaya konsep dari COPs. Hal ini merupakan
salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam rangka memfasilitasi
seluruh negara yang memiliki konflik di wilayah tersebut untuk dapat
berdiskusi guna menyusun pedoman bagi interaksi kapal-kapal instansi
penegak hukum di wilayah tersebut.
Kegiatan
yang pertama kalinya bertempat di Indonesia ini, telah lima kali
dilaksanakan. Acara ini merupakan pertemuan informal untuk membahas
prinsip-prinsip penegakan hukum di laut, khususnya di wilayah Laut Cina
Selatan. Tidak tanggung-tanggung, acara dialog ini juga turut dihadiri
oleh pakar keamanan laut dari negara-negara yang memiliki kepentingan di
Laut Cina Selatan, seperti Indonesia, China, Vietnam, Filipina, dan
Malaysia.
Turut
hadir dalam kegiatan ini Project Manager Centre for Humanitarian
Dialogue Amanda Hsiao dan jajaran pejabat dari perwakilan instansi
negara tetangga.
Posting Komentar