Jakarta,
28 Maret 2018 (Humas Bakamla RI)--- Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari
Soedewo, S.E., M.H. membuka secara resmi acara Rapimnas Bakamla RI Tahun
2018. Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) DR. H. Wiranto, S.H. juga
menyempatkan diri hadir untuk memberikan pembekalan pada acara yang
digelar di Kantor Pusat Bakamla RI Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).
Pada
kesempatan tersebut, Menko Polhukam mengatakan bahwa negara Indonesia
sebagai negara kepulauan yang disatukan oleh laut. Oleh karena itu,
lanjutnya, laut merupakan pemersatu dan harus mendapat prioritas
pembangunan dalam meningkatkan keamanan kelautan. Banyak kejadian ilegal
fishing, ilegal minning, ilegal logging, dan lain lain dilakukan
melalui laut, sehingga kegiatan pengamanan laut harus ditingkatkan
sebagaimana yang sudah dilakukan Bakamal RI, dan kita semua harus
mendukung upaya tersebut, katanya.
Lebih lanjut Wiranto juga menyatakan dukungannya apabila Bakamla RI akan menambah armada kapalnya.
Sementara
itu, Kepala Bakamla RI mengawali sambutannya dengan mengulas berbagai
permasalahan kemaritiman yang kerap muncul ke permukaan baik aktivitas
pelanggaran hukum, tindakan kekerasan dan kriminal, masalah pelayaran
dan navigasi, persoalan perbatasan, pencemaran lingkungan dan perusakan
ekosistem laut, hingga problem transnational organized crime. masuknya
berton-ton narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi lewat laut, yang
kesemuanya itu merupakan bukti kuat sekaligus sinyal bagi aparat penegak
hukum di laut untuk siap mengantisipasinya.
Menurut
Laksdya Ari, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mampu
mewujudkan jaminan keamanan di laut hanya oleh satu institusi secara
mandiri, tidak terkecuali dengan Bakamla. Oleh karena itu untuk mencapai
hasil yang optimal, kata kuncinya adalah keterpaduan, yaitu
mensinergikan seluruh kemampuan dan kekuatan dari instansi-instansi yang
memiliki kewenangan di laut.
Pada
kesempatan yang berbeda, di depan puluhan wartawan, Kepala Bakamla RI
memberikan penekanannya pada fungsi Sinergitas yang digaungkan Bakamla
RI dalam mengamankan perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia. Menurut Laksdya Ari, adanya permasalahan ego sektoral antar
berbagai instansi dalam penegakan hukum di laut dapat diatasi atau
diminimalisir, salah satu caranya yaitu dengan menyamakan persepsi
melalui koordinasi yang berlangsung dalam pertemuan Rapimnas ini.
Selain
pembekalan oleh Menkopolhukam, acara yang berlangsung selama satu hari
ini diisi pula dengan paparan dari Asisten Operasi Kasal Laksda TNI Aan
Kurnia, S.Sos., paparan Kasubdit Operasi Armada PSDKP Muhammad Ichsan,
S.ST.Pi., M.Sc. paparan Sahli pada Korpolairud Baharkam Polri Brigjen
Pol Drs. Anang Syarif H., dan paparan dari Menpan RB yang disampaikan
oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, SH.,
MPM.
Acara yang digelar
di Gedung Bersejarah Indonesia itu dihadiri oleh seluruh jajaran
pimpinan Bakamla RI, Kepala Zona Kamla Maritim Barat, Tengah, Timur,
serta para Pokja Bakamla RI, dan dihadiri pula oleh mitra maritim
terkait dari Kemenkopolhukam, Menhub, Mabes TNI, BNPP, Ditjen Strahan,
BNN, BIN, Bapennas, Bapeten, perwakilan Kasal, perwakilan Kasau,
perwakilan Kasad, Kemenkumham, BMKG, Polairud, Kejaksaan agung, PSDKP,
Kemenkomaritim, perwakilan Gubernur DKI, perwakilan Walikota Jakarta
Pusat, serta para Walikota dan Bupati yang berasal dari Kupang,
Karangasem, Ambon, Tarakan, Tual, dan Batam.
Posting Komentar