Keterangan Foto: Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil)
Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos. memberikan cinderamata kepada
pakar kemaritiman dari LIPI Dra. Jaleswari Pramodhawardhani, M.Hum.
(Foto Dispen Kolinlamil).
PORTAL-KOMANDO.COM,.-Jakarta, 1 Juni 2016 --- Guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang kemaritiman kepada para perwira di jajaran Kolinlamil, Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos. mengundang pakar kemaritiman Dra. Jaleswari Pramodhawardhani, M.Hum yang saat ini menjabat Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Strategis Polhukam dan HAM Kantor Staf Presiden, untuk memberikan pencerahan pada acara Sarasehan dalam rangka menyambut HUT ke 55 Kolinlamil, di gedung Laut Nusantara Marka Komando (Mako) Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (31/5).
Menurut Panglima Kolinlamil, mengatakan pelaksanaan kegiatan sarasehan ini sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke 55 Kolinlamil, yang pada tahun ini mengangkat tema “Melalui peningkatan profesionalisme dan sinergitas, Kolinlamil siap mendukung budaya maritim dan konektivitas laut nusantara”.
Lebih lanjut Pangkolinlamil menjelaskan kepada nara sumber dan audiens, bahwa Kolinlamil adalah salah satu Komando Utama (Kotama) TNI Angkatan Laut yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kotama Pembina yang berada di bawah Kepala Staf Angkatan Laut dan dalam bidang operasional berada di bawah Panglima TNI.
“Kami sebagai Kotama Operasional mendukung operasi angkutan laut TNI, baik dalam Operasi Militer Perang atau OMP maupun Operasi Militer Selain Peran atau OMSP, serta bantuan operasi lainnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Sedangkan sebagai kotama pembina, Kolinlamil sebagai pembina tunggal angkutan laut TNI, dan pembina potensi angkutan laut nasional, guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara di laut”, jalas Panglima menerangkan keberadaan Kolinlamil di Lingkungan TNI/TNI AL kepada nara sumber.
Dalam sambutannya, Pangkolinlamil mengatakan bahwa Kolinlamil saat memasuki usianya yang ke 55 pada tanggal 1 Juli 2016 nanti, sengaja mengundang salah seorang tokoh pakar kemaritiman yang juga pernah menjadi pengamat militer untuk memberikan pencerahan, dan masukan, serta berdiskusi tentang lima pilar poros matirim yang telah ditetapkan pemerintah Republik Indonesia saat ini, dimana di salah satu pilarnya pertahanan maritim terkait dengan tugas pokok Kolinlamil sebagai pembina angkutan laut militer nasional untuk konektivitas nusantara dan budaya maritim.
Sementara itu, Dra. Jaleswari Pramodhawardhani, M.Hum., mengawali ceramahnya mengatakan bahwa pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini, mencanangkan dalam lima tahun ke depan Indonesia sudah bisa kembali ke jati dirinya sebagai negara maritim.
Kelima pilar utama poros maritim tersebut yaitu; pertama membangun budaya maritim/ekonomi maritim; kedua membangun sumber daya maritim; ketiga pembangunan infrastruktur maritim; keempat diplomasi maritim; dan kelima memperkuat pertahanan maritim. Kelima pilar ini memiliki makna sendiri-sendiri.
Menurut Jaleswari ada tiga kata kunci filosofi kenapa presiden mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pertama poros maritim dunia itu harus kita lihat sebagai ajakan, gagasan bahwa kita kembali kejati diri kita sebagai negara kepulauan yang besar, menjagak bahwa hidup kita, masa depan kita ada di laut; kedua Indonesia yang berada pada posisi strategis diantara dua laut hindia dan pasifik secara geogragafi dan geostrategi serta ekonomis, indonesia bisa memainkan perannya yang lebih besar sebagai negara yang besar; Dan ketiga gagasan poros maritim dunia bukan hanya sekedar konseptualisasi semata atau abstraksi semata dari sebuah gulungan cita-cita tetapi itu harus ada implementasi di lapangan.
Dia juga menyadari bahwa mengimplementasikan ini memang tidak mudah bukan saja hanya pembangunan infrakstruktur ia juga bagian dari membangun budaya maritim melalui pendidikan sebagai landasan. Dan TNI Angkatan Laut telah jauh-jauh hari mengawali langkah ini dengan memasukan kurikulum tentang kebaharian dalam mensosialisakan gagasan budaya maritim, karena tidak mudah untuk merubah cara berfikir kita untuk kembali melihat ke laut.
“Untuk mengubah mindset dari darat ke laut bukan hal yang mudah, perlu waktu yang cukup untuk mengubah pola pikir tersebut, untuk itulah perlu adanya sosialisasi nilai-nilai kemaritiman dalam aspek pendidikan baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi”, jelas Jaleswari yang pernah bergabung sebagai peneliti LIPI.
Selanjutnya, Dra. Jaleswari Pramodhawardhani, M.Hum. menyampaikan bahwa gagasan poros maritim yang terkait dengan tugas TNI AL sebagai pertahanan maritim memiliki dua makna poros maritim dan Drone (pesawat tanpa awak) yang mensimbolkan konektivitas antara wilayah maritim barat dengan wilayah maritim timur atau tol laut. Untuk itu Kolinlamil jelas memiliki peran dalam membantu pemerintah mewujudkan gagasan tersebut.
Sedangkan masalah pertahanan maritim, menurut Deputi V bidang kajian dan pengelolaan isu-isu strategis Polhukam dan HAM Kantor Staf Presiden ini bukan hanya sekedar jumlah kapal perang dan persenjataan yang dimiliki atau soal geo politik serta geo strategis. Dikatakannya, poros maritim mensyaratkan beberapa hal, mulai isu prioritas anggaran yang dibutuhkan, wilayah sasaran dan regulasi.
Dijabarkan pula, soal regulasi otoritas yang memiliki kewenangan dalam hal kebijakan yaitu Kementerian Pertahanan, institusi yang menjadi pelaksana di lapangan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sedangkan masalah kemampuan pertahanan maritim dari Brown Water Navy menjadi Green Water Navy kembali menjadi tugas para pengambil keputusan politik atau Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat.
Dinamika diskusi Sarasehan ini berlangsung selama dua jam yang diikuti seluruh perwira jajaran Kolinlamil dan sanagat menarik perhatian para peserta untuk menyampaikan pertanyaan seputar gagasan poros maritim, ancaman proxy war dari aspek pertahanan laut, keterkaitan isu global jalur sutra dengan poros maritim dan sinergitas serta konsistensi pemerintah dalam gagasan poros maritim.
Tampak hadir pula Kaskolinlamil Laksma TNI Roberth Wolter Tappangan, S.H., Wakil Komandan Seskoal Laksma TNI Sulistyanto, S.E., M.M., M.Sc., Pamen Disdikal (mewakili Kadisdikal) dan para Asisten Pangkolinlamil serta para pejabat utama Kolinlamil.
Menurut Panglima Kolinlamil, mengatakan pelaksanaan kegiatan sarasehan ini sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke 55 Kolinlamil, yang pada tahun ini mengangkat tema “Melalui peningkatan profesionalisme dan sinergitas, Kolinlamil siap mendukung budaya maritim dan konektivitas laut nusantara”.
Lebih lanjut Pangkolinlamil menjelaskan kepada nara sumber dan audiens, bahwa Kolinlamil adalah salah satu Komando Utama (Kotama) TNI Angkatan Laut yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kotama Pembina yang berada di bawah Kepala Staf Angkatan Laut dan dalam bidang operasional berada di bawah Panglima TNI.
“Kami sebagai Kotama Operasional mendukung operasi angkutan laut TNI, baik dalam Operasi Militer Perang atau OMP maupun Operasi Militer Selain Peran atau OMSP, serta bantuan operasi lainnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Sedangkan sebagai kotama pembina, Kolinlamil sebagai pembina tunggal angkutan laut TNI, dan pembina potensi angkutan laut nasional, guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara di laut”, jalas Panglima menerangkan keberadaan Kolinlamil di Lingkungan TNI/TNI AL kepada nara sumber.
Dalam sambutannya, Pangkolinlamil mengatakan bahwa Kolinlamil saat memasuki usianya yang ke 55 pada tanggal 1 Juli 2016 nanti, sengaja mengundang salah seorang tokoh pakar kemaritiman yang juga pernah menjadi pengamat militer untuk memberikan pencerahan, dan masukan, serta berdiskusi tentang lima pilar poros matirim yang telah ditetapkan pemerintah Republik Indonesia saat ini, dimana di salah satu pilarnya pertahanan maritim terkait dengan tugas pokok Kolinlamil sebagai pembina angkutan laut militer nasional untuk konektivitas nusantara dan budaya maritim.
Sementara itu, Dra. Jaleswari Pramodhawardhani, M.Hum., mengawali ceramahnya mengatakan bahwa pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini, mencanangkan dalam lima tahun ke depan Indonesia sudah bisa kembali ke jati dirinya sebagai negara maritim.
Kelima pilar utama poros maritim tersebut yaitu; pertama membangun budaya maritim/ekonomi maritim; kedua membangun sumber daya maritim; ketiga pembangunan infrastruktur maritim; keempat diplomasi maritim; dan kelima memperkuat pertahanan maritim. Kelima pilar ini memiliki makna sendiri-sendiri.
Menurut Jaleswari ada tiga kata kunci filosofi kenapa presiden mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pertama poros maritim dunia itu harus kita lihat sebagai ajakan, gagasan bahwa kita kembali kejati diri kita sebagai negara kepulauan yang besar, menjagak bahwa hidup kita, masa depan kita ada di laut; kedua Indonesia yang berada pada posisi strategis diantara dua laut hindia dan pasifik secara geogragafi dan geostrategi serta ekonomis, indonesia bisa memainkan perannya yang lebih besar sebagai negara yang besar; Dan ketiga gagasan poros maritim dunia bukan hanya sekedar konseptualisasi semata atau abstraksi semata dari sebuah gulungan cita-cita tetapi itu harus ada implementasi di lapangan.
Dia juga menyadari bahwa mengimplementasikan ini memang tidak mudah bukan saja hanya pembangunan infrakstruktur ia juga bagian dari membangun budaya maritim melalui pendidikan sebagai landasan. Dan TNI Angkatan Laut telah jauh-jauh hari mengawali langkah ini dengan memasukan kurikulum tentang kebaharian dalam mensosialisakan gagasan budaya maritim, karena tidak mudah untuk merubah cara berfikir kita untuk kembali melihat ke laut.
“Untuk mengubah mindset dari darat ke laut bukan hal yang mudah, perlu waktu yang cukup untuk mengubah pola pikir tersebut, untuk itulah perlu adanya sosialisasi nilai-nilai kemaritiman dalam aspek pendidikan baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi”, jelas Jaleswari yang pernah bergabung sebagai peneliti LIPI.
Selanjutnya, Dra. Jaleswari Pramodhawardhani, M.Hum. menyampaikan bahwa gagasan poros maritim yang terkait dengan tugas TNI AL sebagai pertahanan maritim memiliki dua makna poros maritim dan Drone (pesawat tanpa awak) yang mensimbolkan konektivitas antara wilayah maritim barat dengan wilayah maritim timur atau tol laut. Untuk itu Kolinlamil jelas memiliki peran dalam membantu pemerintah mewujudkan gagasan tersebut.
Sedangkan masalah pertahanan maritim, menurut Deputi V bidang kajian dan pengelolaan isu-isu strategis Polhukam dan HAM Kantor Staf Presiden ini bukan hanya sekedar jumlah kapal perang dan persenjataan yang dimiliki atau soal geo politik serta geo strategis. Dikatakannya, poros maritim mensyaratkan beberapa hal, mulai isu prioritas anggaran yang dibutuhkan, wilayah sasaran dan regulasi.
Dijabarkan pula, soal regulasi otoritas yang memiliki kewenangan dalam hal kebijakan yaitu Kementerian Pertahanan, institusi yang menjadi pelaksana di lapangan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sedangkan masalah kemampuan pertahanan maritim dari Brown Water Navy menjadi Green Water Navy kembali menjadi tugas para pengambil keputusan politik atau Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat.
Dinamika diskusi Sarasehan ini berlangsung selama dua jam yang diikuti seluruh perwira jajaran Kolinlamil dan sanagat menarik perhatian para peserta untuk menyampaikan pertanyaan seputar gagasan poros maritim, ancaman proxy war dari aspek pertahanan laut, keterkaitan isu global jalur sutra dengan poros maritim dan sinergitas serta konsistensi pemerintah dalam gagasan poros maritim.
Tampak hadir pula Kaskolinlamil Laksma TNI Roberth Wolter Tappangan, S.H., Wakil Komandan Seskoal Laksma TNI Sulistyanto, S.E., M.M., M.Sc., Pamen Disdikal (mewakili Kadisdikal) dan para Asisten Pangkolinlamil serta para pejabat utama Kolinlamil.
Posting Komentar