Keterangan gambar: Kepala Dinas Personel Lanud Atang Sendjaja, Kolonel
Pnb A.F. Picaulima yang bertindak sebagai inspektur upacara dan
sekaligus membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informasi.
PK,.BOGOR,.Peringatan
Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang ke 109 yang jatuh pada
tanggal 20 Mei 2017, dilaksanakan di Lanud Atang Sendjaja dalam bentuk
upacara bendera pada hari Senin (22/5) bertempat di Main Appron Lanud
Atang Sendjaja dengan Inspektur Upacara (Irup) Kepala Dinas Personel
Lanud Ats Kolonel Pnb A.F. Picauliman.
Disebutkan dalam rilis resmi
Penwrangan dan Perpustakaan Lanud Atang Sendjaja, pada upacara tersebut,
irup membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informosi Rudiantara,
yang isi sambutannya adalah sebagai berikut: Semangat kebangkitan
nasional tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukkan
urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita hari-hari ini.
Padahal semangat
itu sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu, ditandai dengan
berdirinya boedi oetomo, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh
menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa. Betapa tidak
mudahnya para pendahulu merajut angan keindonesiaan saat itu, ketika
insfrastruktur transportasi dan komunikasi masih terbatas, ketika sumber
daya insani yang teguh dengan pemikiran keindonesiaan masih dapat
dihitung dengan jari, ketika acuan untuk memperkokoh dasar-dasar
kesamaan suku bangsa dan adat masih belum mengakar kuat, ketika semuanya
itu berada dalam konteks ketakutan dan kekejaman kolonialis yang siaga
memberangus setiap pemikiran yang memantik hasrat lepas dari belenggu
penjajahan.
Presiden Joko Widodo pada awal tahun
ini telah mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan dalam
semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kita abai terhadap
aspek ini. Malah sejak awal, dalam program nawacita yang disusun
pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla, aspek
pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi.
Pemerataan
pembangunan antarwilayah hendak diwujudkan dengan membangun indonesia
dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan. Pada awal tahun 2017 ini, meski angkanya membaik
dibanding tahun sebelumnya, koefisien nisbah gini atau gini ratio, yang
merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan
penduduk, masih sekitar 40 persen. Untuk itu bapak presiden meminta
aparat penyelenggara negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan
tersebut melalui berbagai langkah yang multidimensi.
Memang persoalan
pemerataan hampir merupakan masalah semua bangsa. Bahkan negara-negara
maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama. Beberapa bahkan
mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang, dibanding
indonesia.
Namun bagi kita, mewujudkan pemerataan yang berkeadilan
sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak
dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang
membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk indonesia.
Bagi
kita, kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak
bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut.
Berlatarbelakang pemikiran tersebut, maka kiranya tema “pemerataan
pembangunan indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan
nasional” yang menjadi tema peringatan hari kebangkitan nasional tahun
2017 ini adalah pesan yang tepat dan seyogyanya tidak hanya tertanam di
dalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan,
dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa.
Pemerintah
terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala
sektor. Di sektor kelistrikann, misalnya, pembangunan ketenagalistrikan
telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada
saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik
yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa
dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar rp. 12 triliun,
dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, kesehatan, pendidikan, dan
infrastruktur.
Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur
diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan
keadilan bagi seluruh rakyat indonesia termasuk juga salah satunya
infrastruktur jalan raya. Baru-baru ini bapak presiden berkenan menjajal
langsung jalan trans-papua yang sudah hampir selesai dibangun.
Dari
4.300 kilometer jalan raya trans-Papua, 3.800 kilometer diantaranya
telah dibuka. Dalam bidang agraria, juga telah diluncurkan kebijakan
pemerataan ekonomi (kpe) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan,
kesempatan dan sdm.
Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria,
termasuk legalisasi lahan transmigrasi; pendidikan dan pelatihan vokasi;
perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan; serta ritel modern dan
pasar tradisional. Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan
konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan, yang
dilaksanakan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan
perhutanan sosial.
Melalui program reforma agraria ini, pemerintah
mengalokasikan kepemilikan lahan tora dan pemberian legalitas akses
perhutanan sosial kepada masyarakat bawah. Pemerintah juga melakukan
upaya pemerataan di sektor kominfo melalui program palapa ring, berupa
proyek pembangunan jaringan tulang punggung serta optik nasional untuk
menghubungkan seluruh wilayah indonesia sehingga keberadaan internet
berkecepatan tinggi (broadbend) dapat dinikmati secara luas.
Satu
abad lebih sejak organisasi boedi oetomo digagas telah memunculkan
dimensi baru dalam lanskap sosial budaya seluruh umat manusia. Perubahan
besar telah terjadi, yang kalau boleh kita rangkum dalam satu kata,
kiranya “digitalisasi” adalah kata yang tepat. Berkah digitalisasi yang
paling nyata hampir terjadi di setiap sektor terkait dengan dipangkasnya
waktu perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga
dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula.
Perizinan di sektor listrik misalnya, dari 923 hari menjadi 256 hari,
perizinan pertanian, dari 751 hari menjadi 172 hari, perizinan kawasan
pariwisata, dari 661 hari menjadi 188 hari.
Demikian juga perizinan
pertanahan, dari 123 hari menjadi 90 hari, perizinan kehutanan, dari 111
hari menjadi 47 hari, perizinan perhubungan, dari 30 hari menjadi 5
hari, perizinan bidang telekomunikasi, dari 60 hari dipangkas jadi 14
hari. Pemangkasan waktu perizinan ini dapat terlaksanan berkat teknologi
digital. Dengan inovasi digital, mungkin kita dihadapkan pada
kejutan-kejutan dan tata cara baru dalam berhimpun dan berkreasi.
Sebagian menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan
kita dalam berbangsa.
Satu hal yang pasti, kita harus tetap berpihak
untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan
yang bisa jadi makin tak kasat mata. Justru karena itulah maka kita tak
boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan
pembangunan yang berkeadilan sosial. Semoga kita semua bisa meniti ombak
besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis
bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat. Hanya dengan semangat untuk
tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan
maka negara kesatuan republik indonesia ini akan tetap jaya, demikian
sambutan Menkominfo.
Upacara dihadiri oleh para
perwira staf serta komandan satuan dari Lanud Atang Sendjaja dan jajaran
Wingdikum yang berada di Bogor, beserta seluruh personel Lanud Atang
Sendjaja dan Wingdikum.(AD)
Posting Komentar